JAKARTA. Pemerintah mengakui masih dihadapkan pada masalah mafia tanah di tengah upaya untuk memperbaiki sistem administrasi pertanahan guna memperbaiki iklim usaha. Selama kurun waktu 2018 hingga tahun 2020, pemerintah mengklaim menangani 185 kasus pertanahan yang melibatkan mafia tanah.
Baca selanjutnya...