JAKARTA. Pengelolaan saham PT Freeport Indonesia sebesar 10% yang menjadi jatah Pemerintah Daerah Papua masih memantik polemik. Ini pula yang membuat pemerintah pusat perlu turun tangan.
Kementerian BUMN meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua patuh terhadap komitmen yang sudah d ...