JAKARTA. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyebutkan, revisi undang-undang (UU) minyak dan gas (migas) merupakan hal mendesak. Argumen DPR, investasi dan produksi migas semakin turun.
Dengan revisi UU Migas diharapkan dapat memfasilitasi kepastian hukum terhadap kontrak investasi, peng ...