JAKARTA. Rencana revisi Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menuai kontra dari berbagai kalangan. LBH Pers, AJI Indonesia, AJI Jakarta, SAFENET, Remotivi, MAPPI yang tergabung dalam Koalisi Kebebasan Berekspresi dan Kebebasan Pers mendesak pemerintah dan DPr mencabut sejuml ...