JAKARTA. Pembentukan induk usaha pertambangan (holding) perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih menghadapi jalan terjal. Maklum, rencana tersebut perlu mendapat restu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Kendati pemerintah telah mempersiapkan payung hukum untuk memuluskan r ...