Login Kontan ePaper

    DPR Melarang Pemerintah Bikin PP untuk Freeport

    Kontan Harian, 07 Oktober 2017

    JAKARTA. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah tidak menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) yang berlaku hanya untuk satu perusahaan, khususnya untuk PT Freeport Indonesia. Apalagi di tengah negosiasi mengenai stabilitas investasi, terutama perpajakan.

    Ketua Komisi VII DPR ...

    Baca selanjutnya...

    Pratama Guitarra