DPR: Negosiasi Freeport Harus Mengacu UU Minerba

    Kontan Harian, 05 September 2017

    JAKARTA. Perundingan pemerintah dan PT Freeport Indonesia naga-naganya bakal terjegal. Ini dengan catatan revisi Undang-undang No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara kelar diundangkan di tahun ini. Sebab, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melarang deal perpanjangan kontrak h ...

    Baca selanjutnya...

    Pratama Guitarra
Login Kontan ePaper